RADAR SULTIM – Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tengah (Bawaslu Sulteng) menggelar sosialiasi pengawasan partisipatif tahun 2022.
Sosialisasi pengawasan partisipatif ini dilaksanakan di hotel Estrella Kota Luwuk Kabupaten Banggai, Rabu 12 Oktober 2022.
Dibuka Darmiati selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Bawaslu Sulteng, sosialisasi ini melibatkan sejumlah unsur di wilayah Kabupaten Banggai.
Seperti tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan, akademisi, hingga para jurnalis dan insan pers.
Dalam materinya, Darmiati mengajak seluruh unsur masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu ke depan.
Mulai dari tahapan pendaftaran parpol, pendaftaran bakal calon peserta Pemilu, hingga indikasi money politic dalam tahapan Pemilu.
Darmiati menjelaskan, partisipasi masyarakat itu dibutuhkan agar Bawaslu dapat melakukan fungsi pengawasannya di tahapan pemilu.
Termasuk tahapan yang saat ini tengah berjalan, yakni verifikasi dan perbaikan data parpol calon peserta Pemilu.
Setelah tahapan ini, Darmiati juga meminta masyarakat membantu tugas pengawasan dalam tahapan pencalonan yang baru akan dimulai tahun 2023.
Pengawasan itu berkaitan dengan data diri para calon, misalkan yang berkaitan dengan jenjang pendidikan atau ijazah yang dimasukkan.
“Nah, di tahapan ini bisa juga saudara-saudara mengawasi dan menyampaikan hasil pantauan ke Bawaslu.
Misalkan soal pengakuan pernah belajar atau lulusan dari sekolah tertentu tapi tidak sesuai, maka silahkan dilaporkan,” katanya.
Darmiati kemudian mengingatkan bahwa tahapan selanjutnya ialah tahapan kampanye, dimana tahapan ini kerap melekat politik identitas.
“Isu politik identitas ini paling ramai setiap pemilu,” ungkapnya.
Kemudian, money politik. Ini seakan menjadi budaya juga di Pemilu Indonesia. Nah, siapa yang berkecimpung di money politik?
Darmiati mengatakan, selama ini money politik kesannya seperti ungkapan benci tapi rindu. Ketika kita diberi, kita diam. Padahal di kesempatan lain kita menghujat money politik.
“Beberapa kesempatan saya sempat tanyakan, apakah bapak ibu tidak pernah menerima beras, gula atau lainnya dari peserta pemilu?
Nah, ini bisa jadi pertanyaan apakah kita menolak atau menginginkan money politik,” tandasnya.
Melihat potensi kecurangan atau pelanggaran pemilu itu, Darmiati meminta agar peran serta masyarakat dalam mengawasi tahapan pemilu bisa membuat kualitas pemilu di Sulawesi Tengah berjalan sukses dengan jujur dan adil.
