RADAR SULTIM – Bentrok buruh di PT GNI, Morowali Utara yang tewaskan 1 pekerja lokal dan 1 TKA asal China, jadi peringatan bagi daerah lain yang menjadi wilayah investasi, termasuk di Kabupaten Banggai.
Dimana dari sejumlah informasi, disebutkan dasar permasalahan hingga terjadi bentrok buruh di Morowali Utara, disinyalir adanya kekecewaan atas hak ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi pihak perusahaan, dalam hal ini PT GNI.
Permasalahan terkait ketenagakerjaan, selama ini memang kerap timbul dari hadirnya investasi di suatu wilayah, khususnya di Sulawesi Tengah, yang kini menjadi daerah terbesar ke 2 di Indonesia untuk pengelolaan SDA.
Masuknya investasi, kerap juga bersinggungan dengan pemberdayaan pekerja lokal atau buruh setempat.
Hal itulah yang menarik atensi Ketua APBMI Kabupaten Banggai, Anwar Hasan, turut bicara seputar bentrok buruh di Morowali Utara.
Ditemui Senin 17 Januari 2023, Anwar Hasan menyesalkan insiden itu bisa terjadi hingga memakan korban jiwa dari kalangan buruh.
“Kita sangat berbelasungkawa atas kejadian di Morowali. Kejadian-kejadian bentrok pekerja sudah kerap terjadi khususnya di wilayah masuknya investasi, seperti di wilayah Sulawesi Tengah,” sebutnya.
Padahal, menurut Anwar Hasan, bentrokan yang libatkan buruh atau pekerja sekaitan investasi yang masuk, seharusnya tidak terjadi.
Ketika lembaga berkaitan dalam persoalan buruh, bisa peka menyediakan solusi ketika persoalan mulai timbul di permukaan.
“Khususnya perusahaan investasi yang masuk ke wilayah. Persoalan seperti ini tidak akan muncul jika perusahaan tidak mengabaikan apa yang dipermasalahkan.
“Perusahaan seharusnya bisa segera berkoordinasi dengan instansi, lembaga, atau organisasi yang terkait, untuk segera duduk bersama mencari solusi sebelum permasalahan itu membesar dan berujung hal yang tak kita inginkan,” papar Anwar Hasan.
Permasalahan yang kerap memicu persoalan sekaitan buruh, tandas Anwar Hasan, pada umumnya selalu menyangkut dengan hak untuk bekerja atau diberdayakan dalam investasi yang masuk.
“Kerap muncul kesenjangan yang kemudian memicu kekecewaan berujung anarkisme. Ini biasanya selalu terjadi, dan sekarang sudah waktunya semua pihak seharusnya bisa lebih peka menyelesaikannya sebelum terjadi,” ucap pria yang akrab disapa Om Lale itu.
Mengikuti perkembangan kasus bentrokan buruh di Morowali, Anwar Hasan yang juga ketua serikat buruh di Kabupaten Banggai, sepakat ada hak ketenagakerjaan yang menjadi persoalan di baliknya.
Dimana dirinya juga menilai ada hak ketenagakerjaan yang telah dilanggar PT GNI yang kemudian memicu sikap keras para buruh.
“Namun apapun itu, semoga persoalan ini bisa diselesaikan oleh pihak berwenang. Kita juga berharap situasi segera membaik dan semua pihak bisa menemukan solusi terbaik,” harapnya.
Berkaca dari bentrok buruh di Morowali Utara, ketua Asosiasi Perusahaan Bongkat Muat Indonesia (APBMI) Banggai, berharap tak ikut terjadi di daerah ini.
“Jangan sampai terjadi di Banggai. Mengingat di daerah ini juga masih banyak persoalan terkait hak ketenagakerjaan atas investasi yang masuk,” tegas Anwar Hasan.
Dicontohkan dia, seperti tuntutan pemberdayaan buruh lokal pada tambang nikel PT KFM di Desa Tuntung Bunta hingga tambang nikel PT Prima Darma Karsa, PT Penta Darma Karsa, dan Integra di Desa Siuna Pagimana.
Dimana dari sisi buruh untuk pelayanan bongkar muat di tersus nikel, atau yang dikenal dengan TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat), pada perusahaan-perusahaan tersebut hingga kini masih terus berpolemik.
“Padahal kita tahu bersama, tuntutan buruh di beberapa wilayah Kabupaten Banggai untuk bisa diberdayakan karena punya hak ketenagakerjaan.
“TKBM juga telah memiliki syarat tehnis dan administrasi untuk bisa diberdayakan. Namun sampai saat ini, pihak perusahaan seperti PT KFM, PT Prima, PT Penta, ataupun Integra, belum juga memfasilitasinya,” tambahnya.
Polemik terkait pemberdayaan TKBM atau buruh untuk pertambangan nikel di Kabupaten Banggai itu, oleh Anwar Hasan kemudian diperingati ke semua pihak terkait untuk bisa memberi atensi serius.
“Jangan sampai, hal-hal seperti ini yang menyangkut hak ketenagakerjaan di dalamnya, diabaikan kemudian memicu hal yang tak kita inginkan bersama untuk investasi di daerah, seperti halnya yang terjadi di Morowali Utara,” tutup Anwar Hasan.
