RADAR SULTIM – Bupati Banggai H Amirudin membuka resmi bimbingan teknis (bimtek) indeks kualitas kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2023.
Bimtek indeks kualitas kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai kali ini digelar di salah satu hotel di Kota Luwuk, Selasa 22 Agustus 2023.
Mengutip rilis Prokopim Banggai, kegiatan diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Tata Laksana Setda Banggai.
Hadir dalam kegiatan, Deputi Bidang Kajian Kebijakan Inovasi Administrasi Negara LAIN RI Dr. Tri Widodo W. Utomo, unsur Forkopimda, para Staf Ahli Bupati/Assisten/Staf Khusus Bupati.
Kemudian para Pimpinan OPD, para Kabag Setda Banggai, para Camat Se-Kab. Banggai, para Narasumber, serta para peserta bimtek.
Bupati Banggai H. Amirudin dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah saat ini tengah melaksanakan program reformasi birokrasi.
Hal itu berdasarkan Permen PAN-RB RI No. 3/2023 Tentang perubahan atas Permen PAN-RB No. 25/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
Olehnya itu, kata Bupati Banggai, reformasi birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas pembangunan nasional yang menjadi fokus dari Pemerintahan.
Tugas pimpinan instansi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan program dan kegiatan, lanjut Bupati Banggai, tentu saja mengatur lebih lanjut dan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya.
Bahwa untuk menghasilkan dan menyukseskan pelaksanaan program strategis di Kabupaten Banggai dengan berkualitas dan dapat menjawab secara efektif kebutuhan masyarakat sampai ke tingkat desa.
Perlu ditunjang dengan kebijakan daerah yang berasal dari hasil kajian yang komprehensif dan mempunyai dasar bukti yang kuat.
“Jadi indeks kualitas kebijakan dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan tersebut, untuk itu dibutuhkan komitmen dari segenap perangkat pemerintah sampai di level kabupaten.
“Untuk dapat menggunakan perangkat yang dibangun oleh LAN tersebut untuk membangun serta meningkatkan kualitas kebijakan masing-masing.
“Oleh karenanya unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan ASN,” tutup Bupati Amirudin.
