RADAR SULTIM – Benarkah anggapan banyak pihak jika Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai tak tersentuh hukum?
Pengelolaan anggaran hingga program dan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai belakangan ramai mendapat sorotan publik hingga didemo mahasiswa dan aktifis.
Pasalnya, Dinas Pendidikan yang menjadi OPD pengelola porsi APBD terbesar di Kabupaten Banggai, dengan nilai hampir Rp 300 miliar, diduga sarat akan penyimpangan.
Mulai dari biaya makan minum senilai Rp 2,1 miliar.
Anggaran yang diduga digunakan untuk membuat baliho kepentingan politik.
Begitu pula banyaknya proyek-proyek pembangunan yang dilakukan, sementara kualitas pendidikan dinilai tak menjadi perhatian.
Hingga teranyar terkuak pengambilalihan pembuatan dan penggandaan soal ujian bagi SD dan SMP.
Banyak hal juga yang kemudian menjadi perhatian publik lainnya terhadap OPD yang dipimpin Syafrudin Hinelo tersebut.
Di antaranya terbitnya SK mutasi terhadap kepsek SMP 1 Bunta, yang oleh Kepala Dinas sendiri tak mengetahuinya pasti.
Oleh publik, sejumlah kejanggalan ini seharusnya sudah dapat menjadi pintu masuk aparat berwenang untuk masuk menyelediki.
Namun sayang, hingga saat ini diinformasikan belum ada satupun lembaga berwenang yang melirik untuk memeriksa apakah kejanggalan itu berpotensi pelanggaran hukum.
Begitu pula dengan DPRD Banggai yang sebelumnya didesak untuk bisa membuat pansus menyelidiki Dinas ini.
Oleh Ketua DPRD Suprapto, kejanggalan yang terkuak dalam dinas pendidikan Kabupaten Banggai dikatakan masih akan didalami pihaknya melalui kerja-kerja komisi.
Sehingga banyak kemudian publik yang berspekulasi, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai yang kini digawangi Syafrudin Hinelo, memang tak tersentuh hukum.
Benarkah?
