RADAR SULTIM – Melalui konferensi kota, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Luwuk Banggai dorong diskusi publik Pariwisata dan Pertambangan, Selasa malam, 13 September 2023.
Diskusi yang dilakukan di Kedai Pentras Alam ini disebabkan atas gencarnya wisatawan manca negara hingga para artis mengunjungi obyek wisata khususnya di Banggai Bersaudara.
Namun, disisi lain izin usaha Pertambangan ada dimana-mana.
Dalam diskusi itu, Dr. Isnanto Bidja, Wakil Rektor 1 Untika selaku Pemantik mengungkapkan bahwa pertambangan selalu dipengaruhi politik hukum.
Sehingganya tak jarang konflik dan dampak lingkungan sering terjadi dalam sektor pertambangan.
“Untuk itu seharusnya menciptakan regulasi yang responsif untuk keberpihakan pada kepentingan nasional dan mengurangi interfisi politik.
“Kemudian political will pemerintah yang harus berpihak terhadap nasional, rakyat dan vendor – vendor lokal,” kata dia.
Subrata Kalape selaku Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai menambahkan bahwa dalam pengelolaan pariwisata juga harus didukung oleh masyarakat.
“Tidak hanya berharap pada pemerintah dalam pengembangan daerah pariwisata tetapi juga masyarakat harus punya kesadaran dalam pengembangan pariwisata.
“Baik wisata kebudayaan, ekowisata atau wisata kreatif yang dirintis oleh masyarakat lokal,” sebut dia.
Sementara itu, Saharudin Ahaba selaku Ketua Departemen Pengembangan Organisasi EW LMND Sulteng menerangkan, ketidakseriusan pemerintah dalam mengangkat potensi sumberdaya alam non pertambangan menjadi satu pemicu masyarakat menerima pertambangan.
Hal tersebut tercipta akibat penderitaan rakyat dalam bidang ekonomi serta ketidakpedulian pemerintah dalam mengangkat ekonomi rakyat di bidang non Tambang.
“Ekonomi kita masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam yang sering diwarnai dengan perampasan lahan, pengusiran penduduk, dan kekerasan.
“Kenapa masyarakat kita masih percaya dengan ekstraktivisme sebagai jawaban dari problem ekonomi kita”
“Karena ada Ketidakseriusan pemerintah dalam mengangkat potensi sumberdaya alam non pertambangan,” jelas Saharudin.
Diketahui, pertambangan dan pariwisata di Kabupaten Banggai dan sekitarnya saat ini telah menjadi perbicangan semua kalangan.
Disebabkan, beberapa obyek wisata bersinggungan dengan wilayah pertambangan.
Misalnya, masuknya beberapa izin usaha pertambangan batu gamping di zona Karst Banggai Kepulauan yang diketahui dapat mengancam eksistensi wisata Danau Paisupok, Tendetung dan wisata alam lainnya.
Saat ini Pertambangan dan Pariwisata memang menjadi dua sisi koin mata uang.
Di satu sisi pertambangan selalu lekat dengan pencemaran lingkungan dan ekspolitasi sumberdaya alam.
Namun di sisi lain pertambangan juga dapat meningkatkan ekonomi secara cepat dibanding pariwisata yang perlu waktu cukup panjang dalam merintis dan mengampanyekan objek wisata.
“Padahal Pemerintah Provinsi Sulteng juga saat ini lagi mempromosikan wisata daerah ke dunia, antara lain menjadikan Sulteng Negeri 1.000 megalit,” tutup Saharudin.
(rilis LMND Luwuk Banggai)
