RADAR SULTIM – DPRD Banggai mendorong pembayaran tagihan sampah pelanggan melalui bank atau non tunai.
Selama ini pembayaran tagihan sampah di Luwuk, Kabupaten Banggai masih secara tunai, belum lewat bank. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup menagih dari rumah ke rumah setiap bulan.
Anggota Komisi III DPRD Banggai Winancy Ndobe mengatakan, dilihat dari sisi potensi, target pendapatan asli daerah dari retribusi sampah sudah wajar.
“Tapi tidak optimal pada penagihan,” katanya saat rapat kerja pada Kamis, 20 Juli 2023.
Karena itu, Winancy mengusulkan agar Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan PDAM terkait dengan pembayaran tagihan air dan persampahan bisa dibayar secara bersama-sama.
“Nantinya pada akhirnya mencegah kebocoran dan tingkatkan pendapatan. PDAM itu kalau tidak bayar diputuskan,” tuturnya.
Menurut Winancy, banyak masyarakat yang membayar tagihan air hingga listrik melalui bank.
“Dengan rekening yang ada, dia bayar lampu (listrik), air, bayar juga sampah itu,” katanya.
Anggota DPRD Banggai dari Fraksi Gerindra itu menilai, dari total pelanggan sampah, 60 persen bisa membayar tagihan lewat bank.
“Kalau saya lihat penagihan penagihan dengan cara door to door oleh tenaga PHL itu tidak efisien,” katanya.
Ia mendorong agar Dinas Lingkungan Hidup segera berkoordinasi dengan PDAM untuk membahas usulan ini.
“Bisakah DLH koordinasi dengan PDAM agar pembayaran bersama-sama untuk mengurangi kebocoran pendapatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Fakhrudin Lasadam menguraikan, target retribusi sampah per 30 Juni 2023 yang tercapai Rp477,305 juta atau 23,82 persen.
Adapun target tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dibebankan sekitar Rp2 miliar lebih. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang sebesar Rp1,5 miliar.
(Alisan)
