RADAR SULTIM – Komisi 1 DPRD Banggai masih akan menggelar rapat internal untuk menjadwalkan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) polemik bongkar muat di tersus tambang nikel Siuna.
Rencananya, rapat menentukan jadwal hearing lanjutan itu, dikatakan ketua Komisi 1 Irwanto Kulab, dilaksanakan Selasa besok 30 Agustus 2022.
“Besok juga kita akan rapatkan tentang jadwalnya,” kata Irwanto Kulab, saat dikonfirmasi Senin 29 Agustus 2022.
Sebelumnya, hearing DPRD Banggai polemik tersus tambang nikel Siuna pada Senin 8 Agustus 2022, oleh Komisi 1 terpaksa diskorsing.
Skorsing itu dikarenakan dalam hearing yang didasari tuntutan TKBK Siuna Jaya, agar tersus tambang nikel di Siuna gunakan PBM dan TKBM lokal, belum dihadiri pihak perusahaan pertambangan.
Ketua Komisi 1 DPRD Banggai Irwanto Kulab sebelum menskorsing hearing itu, menegaskan bukan hanya akan mengundang perusahaan tambang di Siuna semata.
Namun seluruh perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Banggai.
Dengan tujuan polemik bongkar muat di tersus atau terminal khusus tambang nikel, dapat melahirkan rekomendasi keseluruhan, merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021.
Dirinya juga mendukung diberlakukannya pasal 4 point b dalam PM 52 Tahun 2021 tersebut, yang menyebutkan jika perusahaan wajib bekerjasama dengan PBM dan mengutamakan TKBM dalam kegiatan bongkat muat di tersus.
“Yang jelas, dengan libatkan PBM dan TKBM lokal yang dijamin dalam aturan, juga berpihak untuk masyarakat daerah kita, seperti visi misi Bupati Amirudin,” kata Wanto Kulab.
Sebelumnya, pihak TKBM Siuna mempertanyakan lanjutan hearing tuntutan mereka yang diskorsing DPRD Banggai dan hingga saat ini tak ada kejelasan.
Samsu Bakari, ketua TKBM Siuna Jaya menyebut bahwa sesuai janji ketua Komisi 1 Irwanto Kulab, hearing lanjutan itu akan dilaksanakan segera.
“Tapi sejak 8 Agustus lalu, sampai sekarang belum ada kejelasan kapan lanjutannya. Teman-teman TKBM mempertanyakan,” kata Samsu.
