RADAR SULTIM – DPRD Banggai diketahui menggelar hearing atau rapat dengar pendapat tindak lanjut aksi demo sejumlah aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Rakyat Sipil (FRAKSI), pada Senin 12 Juni 2023.
Dalam hearing tersebut, aktifis mahasiswa dalam FRAKSI kembali menyoroti sejumlah penggunaan anggaran daerah yang dinilai tak lazim digunakan sejumlah OPD.
Seperti anggaran makan minum Dinas Pendidikan bernilai miliaran rupiah dalam setahun, hingga pengadaan mobil dinas Bupati Banggai senilai Rp 2,7 miliar.
Salah satu mahasiswa perwakilan FRAKSI dalam keterangan tertulisnya menyebutkan, hearing di DPRD Banggai itu dihadiri beberapa OPD, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Disnakertrans, PDAM, hingga Staf ahli Bupati Banggai.
“Kami dari Front Aksi Rakyat Sipil (FRAKSI) meminta klarifikasi dari beberapa temuan masalah yang kami dapati pada dinas terkait,” sebutnya.
FRAKSI mengklaim menemukan adanya indikasi penggunaan dana daerah oleh Kadis Pendidikan, yang tidak ada sangkutpautnya pada peningkatan mutu pendidikan daerah.
Misalnya baliho ucapan Selamat Idul Fitri Kadis Pendidikan bersama istri.
“Kami berasumsi ada maksud lain dari baliho tersebut yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten Banggai.
“Alasan tersebut didasari karena istri dari kadis Pendidikan sudah terdaftar sebagai calon anggota dewan,” tambahnya.
Oleh FRAKSI diduga, Kadis Pendidikan Syafrudin Hinelo, menggunakan anggaran daerah untuk melakukan kampanye terselubung.
“Saat kami mintakan klarifikasi dalam RDP, Kadis Pendidikan menjawab bahwa uang baliho itu bukanlah dari dana pendidikan apalagi uang daerah.
“Jelas jawaban tersebut menjadi anomali, karena dalam baliho tersebut menggunakan logo Dinas Pendidikan, yang pasti ada uang daerah di situ,” lanjutnya.
Masalah lain yang FRAKSI klaim temukan adalah adanya anggaran uang makan minum yang mencapai Rp 2,1 Milyar di Dinas Pendidikan .
Dikatakan, anggaran tersebut terlalu banyak apalagi dengan melihat kerja-kerja Dinas Pendidikan yang belum maksimal.
Diantaranya, dikatakan menjadi temuan FRAKSI, di beberapa sekolah lanjutan pertama (SMP) masih terdapat praktek pungli.
Fasilitas sekolah yang masih belum baik bahkan sudah rusak.
Tenaga pendidik yang tidak tersebar merata di pelosok-pelosok, ratusan sekolah yang belum terakreditasi, dan masih adanya angka buta huruf di kabupaten Banggai.
“Sebagai dinas dengan anggaran terbesar di daerah, seharusnya Pemerintah dan DPRD kritis pada program dan penggunaan anggaran Dinas Pendidikan.
“Masalahnya penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran bahkan dikorupsi dapat berakibat fatal pada kualitas pendidikan daerah,” tegasnya.
Untuk Dinas Perpustakaan, dalam hearing di DPRD Banggai, FRAKSI juga meminta klarifikasi pada temuan mereka terkait jumlah membaca daerah yang berada diurutan ke 3 terbawah di Sulawesi tangah.
“Kami menuntut kepada Dinas Perpustakan harus lebih memperhatikan dan menumbuhkan minat baca daerah dengan membuka beberapa perpustakan daerah di beberapa Kecamatan yang kami temukan seringkali tertutup,” ungkapnya.
Untuk Disnakertrans dan DPRD, FRAKSI kemudian mengusulkan dibuatkannya BUMD yang membidangi ketenagakerjaan daerah.
Sehingga seluruh tenaga kerja atau buruh daerah, terlindungi dengan mendapat jaminan kerja beserta standarisasi upah yang sesuai.
“Cara ini juga dapat menjadi peluang daerah untuk menjadi vendor penyuplai tenaga kerja ke perusahaan sekaligus mampu mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Dan juga sebagai bukti keberpihakan Pemerintah pada tenaga kerja daerah,” lanjut dia.
Sorotan selanjutnya ditujukan pada PDAM. FRAKSI juga klaim menemukan beberapa tempat di wilayah Kota Luwuk seperti di Desa Bunga, Biak, dan KM 8 Tanjung Tuwis, belum merasakan air bersih sepenuhnya bahkan sudah bertahun-tahun.
“Untuk itu kami menuntut adanya penambahan infrastruktur jaringan pipa air pada tempat-tempat tersebut,” tekan dalam rilis tertulis itu.
Terakhir, FRAKSI menyoroti pengadaan mobil dinas Bupati Banggai yang dianggarkan sebesar 2,7 Milyar.
“Kami menilai hal tersebut sangat tidak etis di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat kegagalan bapak Bupati dalam mencegah Inflasi.
“Padahal anggaran tersebut jika dipakai kembali oleh masyarakat misalnya dalam bentuk belanja modal ataupun subsidi masyarakat yang kurang mampu akan lebih bermanfaat,” tandasnya.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, FRAKSI kemudian menuntut DPRD Banggai untuk melakukan APBD Perubahan pada anggaran-anggaran yang tidak langsung kepada masyarakat.
Dan juga melakukan audit keuangan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik makan minum, baliho dan anggaran lainnya serta pengadaan mobil dinas untuk Bupati Banggai.
