RADAR SULTIM – Kejaksaan Negeri Banggai janji akan seriusi laporan dugaan korupsi yang melibatkan Dinas Pendidikan kabupaten Banggai.
Hal ini diutarakan Kasi Datun Kejari Banggai, Felly Kasdi saat aksi demo Aliansi Mahasiswa Banggai. Selasa, 27 Juni 2023.
“Kami akan seriusi persoalan dugaan ini” ungkap Felly.
Dalam aksi yang di lakukan organisasi IMM, GMNI, PMII dan LMND juga menuntut dalam waktu dekat ini Kejari Banggai untuk segera memberikan informasi perkembangan terkait kasus tersebut.
“Kalau pihak Kejaksaan tidak ada tindal lanjut persoalan ini, kami memastikan akan melakukan aksi besar-besaran dan akan melaporkan Kejaksaan Banggai ke Kejaksaan pusat dan KPK” Ujar Saldi Sibay, selaku kordinator lapangan.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Banggai memastikan bahwa saat ini mereka melakukan pengawasan ketat terhadap Dinas Pendidikan.
“Kami juga harus pengumpulan data dan pengumpulan bahan serta keterangan terkait kasus ini. Dan ini menjadi atensi lebih dari kami” Tambah Kasi Datun.
Dalam aksi ini, AMB juga meminta Kejaksaan, Inspektorat dan Kapolres Banggai untuk memeriksa dugaan korupsi di ruang lingkup Pemda Banggai, khsusnya Dinas Pendidikan.
Tak hanya itu, massa aksi meminta Bupati Banggai untuk memberhentikan Kadis Pendidikan Kabupaten Banggai, Syarifuddin Hinelo dan menjamin wajib sekolah 9 tahun.
Diketahui, massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banggai (AMB) kembali menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Banggai, Selasa pagi tadi.
Aksi massa mahasiswa dari AMB itu ke kantor Kejaksaan, untuk mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut laporan mereka terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banggai.
Diketahui, laporan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai telah dimasukkan AMB pada Rabu 21 Juni 2023 lalu.
Aliansi Mahasiswa Banggai, selain melaporkan oknum di disdik Banggai ke Kejari Banggai, juga melaporkannya ke Polres Banggai.
Aliansi mahasiwa meminta penegak hukum mengusut dugaan korupsi, dugaan penyelahgunaan kewenangan, serta dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Banggai, yang ditenggarai terjadi di lingkup Disdik Banggai.
Mulai dari dugaan penggunaan anggaran untuk pembuatan baliho, uang makan minum miliaran rupiah, ambil alih pembuatan dan penggandaan soal ujian untuk SD dan SMP, hingga dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Banggai dalam SK mutasi Kepsek SMP 1 Bunta.
Pihak Kejaksaan ungkapkan jika saat ini laporan itu tengah diproses.
Dimana Kejaksaan telah melakukan pengumpulan data dan keterangan (puldata pulbaket) atas laporan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.
