RADAR SULTIM, JAKARTA – Ketua DPRD Banggai H. Saripudin Tjatjo menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang digelar di Gedung KPK Merah Putih, Ruang Bhineka Tunggal Ika.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK, PIt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Gubernur dan Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Sekretaris Provinsi, Bupati dan Ketua DPRD se-Sulawesi Tengah. Bupati Banggai H. Amirudin, Sekretaris Daerah, Plt. Inspektur Inspektorat, dan Kepala Badan Keuangan.
Dalam sambutannya, Ketua KPK yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2014 itu menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam memberantas korupsi.
“Saya malu kalau daerah saya banyak korupsi. Rapat ini diadakan karena rasa sayang kami terhadap bapak-ibu sekalian. Apapun yang disembunyikan, pasti ketahuan, karena alat kami di KPK sudah canggih,” ujarnya.
la juga mengingatkan sumpah jabatan sebagai bentuk tanggung jawab moral. “Tolong dibaca kembali sumpah jabatan, minta setiap pegawai membacanya ulang saat memangku jabatan, agar sadar betul beban tugas yang diemban,” lanjutnya.
Ketua KPK juga menekankan bahwa korupsi terbesar di Indonesia bukan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga dalam pelayanan publik. Ke depan, pendidikan anti korupsi akan masuk dalam kurikulum sejak sekolah dasar.
Acara ditutup dengan penandatanganan Komitmen Anti Korupsi, yang di antaranya berisi penolakan gratifikasi, pencegahan intervensi pengadaan barang dan jasa, serta penguatan fungsi pengawasan. Kabupaten Banggai sendiri mendapat target indeks MCSP 2025 sebesar 80 dan target sertifikasi aset sebanyak 50 bidang, yang ditandatangani langsung oleh Bupati dan Ketua DPRD Banggai.***
