RADAR SULTIM, LUWUK – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang terdiri dari beberapa cabang se-Indonesia dan menjadi peserta Intermediate Training (LK II) HMI Cabang Luwuk Banggai, menggelar analisis sosial bertema “Dampak Pemilihan Ulang Kepala Daerah (PSU) terhadap Kehidupan Masyarakat”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 29 Juli 2025, di Kilo 5, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan.
Dalam analisis sosial tersebut, para peserta LK II HMI berhasil mewawancarai sebanyak 150 responden dari kalangan masyarakat Luwuk Banggai. Hasil pengumpulan data lapangan menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah dua putaran membawa dampak cukup signifikan terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.
Salah satu mahasiswa peserta LK II, Sandi (22), mengatakan bahwa analisis sosial ini merupakan upaya akademik untuk melihat bagaimana PSU mempengaruhi tatanan sosial dan tata kelola pemerintahan di daerah.
“Perubahan yang terjadi sangat terasa, baik dari sisi hubungan antarwarga maupun proses administratif pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Bima (25), warga Luwuk, menyoroti dampak negatif dari PSU terutama di ranah media sosial.
“Pilkada di Kabupaten Banggai telah melahirkan perpecahan antara pendukung paslon 01 dan 03, terutama di Facebook. Saling menjatuhkan dan ujaran kebencian makin masif hingga nyaris terjadi kontak fisik antar pendukung,” ungkapnya.
Selain perpecahan sosial, PSU juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Pembekuan anggaran menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji bagi sebagian tenaga honorer, sehingga memicu keterlambatan roda ekonomi. Masyarakat kelas bawah dan pekerja informal disebut sebagai kelompok yang paling merasakan dampaknya.
Hasil analisis sosial yang dikumpulkan oleh peserta LK II HMI Cabang Luwuk Banggai memetakan sejumlah poin penting sebagai berikut:
Lemahnya tata kelola penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu dan KPU.
Terhambatnya pembangunan infrastruktur.
Pandangan masyarakat yang terbelah antara sisi positif dan negatif.
Maraknya ujaran kebencian di media sosial, terutama Facebook.
Tertundanya pembayaran gaji bagi sebagian tenaga honorer.
Konflik antar pendukung paslon 01 dan 03 yang masih berlangsung hingga saat ini.
Melihat berbagai dampak tersebut, HMI menyarankan agar masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan menghentikan penyebaran propaganda negatif di media sosial. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan segera mengambil langkah pemulihan ekonomi serta menciptakan suasana yang kondusif dan damai di tengah masyarakat. ***
