RADAR SULTIM – Menggandeng Aliansi Konservasi Tompotika (ALTO) Pemda Banggai menggelar sosialisasi dan diskusi terbuka perlindungan dan pelestarian hewan endemik sulawesi burung maleo di Kabupaten Banggai tahun 2023.
Kegiatan tersebut dibuka resmi Wabup Banggai H Furqanuddin Masulili, bertempat di ruang rapat umum Setda Banggai, Selasa 21 November 2023.
Pemda Banggai yang saat ini terus menggalakkan upaya perlindungan dan pelestarian burung Maleo di daerah, menggelar kegiatan ini dengan melibatkan ALTO, dengan tujuan mendapatkan sejumlah masukan.
Mengenai garis kebijakan Pemda nantinya, yang terkait dengan aspek perlindungan dan pelestarian burung endemik Sulawesi itu.
Sosialisasi dan diskusi terbuka ini dihadiri langsung senior manager ALTO, Kepala UPT Kehutanan, serta sejumlah pejabat daerah, dengan bertemakan ‘Sahabat Maleo Selamatkan Hutan, Tolong Lindungi Kami dan Rumah Kami’.
Membacakan sambutan tertulis Bupati Banggai, Wabup Furqanuddin mengatakan jika ekosistem esensial merupakan sistem penyangga kehidupan.
Dimana hal itu berupa ekosistem atau wilayah yang memiliki keunikan atau fungsi penting dari habitat.
Ekosistem esensial disebutkannya dapat berupa ekosistem alami atau buatan.
“Ekosistem esensial penting dikelola karena keunikannya, kekayaan hayati di dalamnya serta keterikatannya dengan ekosistem lainnya,” papar Furqanuddin.
Burung Maleo, lanjut Wabup Banggai, merupakan hewan endemik sulawesi yang salah satu habitatnya ada di wilayah Kabupaten Banggai.
“Dan sebagai implementasi sekaligus bukti nyata dari rasa kepedulian kita terhadap pentingnya pelestarian sumber daya alam, dimana maleo merupakan bagian integral dari satwa alam yang dilindungi keberadaannya dan sebagai maskot Kabupaten Banggai, maka pada hari ini adalah hal yang sangat penting untuk membiarkan maleo bertelur dan menetas, serta tumbuh menjadi dewasa sehingga maleo yang ada dapat kembali seperti semula.” jelas Furqanuddin.
Untuk itu, kata Wabup, dirinya sangat mengharapkan kepada para peserta untuk dapat memanfaatkan momentum yang baik ini sebagai wahana tukar menukar informasi.
“Sekaligus dijadikan ajang penyampaian usul dan pendapat yang konstruktif kepada Pemerintah Daerah guna dijadikan sebagai bahan masukan dalam meletakkan garis kebijakan yang terkait dengan aspek perlindungan dan pelestarian burung maleo,” tutupnya.
