RADAR SULTIM – Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul jauh dalam hasil survei elektabilitas capres Pemilu 2024 yang dilakukan Indonesia Polling Stations (IPS).
Elektabilitas Menteri Pertahanan itu melesat cukup tinggi, hingga 33,1 persen, jika Pilpres dilaksanakan hari ini.
Sementara dua kandidat capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, masing-masing hanya memperoleh 22,1 persen dan 20,9 persen.
Hasil survei IPS tersebut dirilis pada Selasa 28 Februari 2023.
Berdasarkan survei yang telah dilakukan pada 15 hingga 24 Februari 2023, dengan metodologi wawancara tatap muka pada 1.200 responden berpedoman kuesioner di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
Jumlah sampel diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multi-state random sampling) dengan margin of error +/- 2,83% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.
Selain melesat dalam perolehan elektabilitas sebagai capres di Pemilu 2024, hasil survei IPS perlihatkan alasan dan faktor Prabowo unggul.
Sebanyak 56,2% responden memilih karena kemampuan tokoh Prabowo dalam mengatasi masalah-masalah nasional.
Sehingga kerja nyata yang dilakukannya sebagai Menteri Pertahanan dalam berbagai kebijakannya menjadi alasan elektabilitas Prabowo terus menguat dan kini puncaki papan survei.
Publik pun semakin menaruh kepercayaan dan mengapreasiasi berbagai pergerakan Prabowo yang aktif terjun ke masyarakat serta diplomasi dengan sejumlah tokoh nasional maupun internasional.
Faktor lain yang turut berkontribusi signifikan terhadap menguatnya elektabilitas ketum Gerindra itu adalah endorsement dari Presiden Jokowi.
Hal ini membuat para pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 menjatuhkan pilihan padanya.
IPS juga turut melakukan simulasi Capres-Cawapres 2024. Hasilnya, sebanyak 19,8% publik menilai Ganjar cocok menjadi cawapres Prabowo.
Selain itu, IPS melakukan simulasi yang memasangkan Prabowo-Ganjar dan Ganjar-Ridwan.
Dalam simulasi tersebut, sebanyak 58,8% responden lebih memilih pasangan Prabowo-Ganjar untuk menggantikan pemerintahan Jokowi.
