RADAR SULTIM, LUWUK – Fenomena pembabatan hutan mangrove di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai oleh PT Bumi Persada Surya Pratama (BPSP) demi pembangunan jeti, memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satu yang bersuara lantang adalah Forum Pemerhati Lingkungan Hidup (FPLH) Banggai.
Saiful Basir, Ketua FPLH, menyayangkan tindakan perusahaan yang menurutnya merupakan bentuk nyata kejahatan lingkungan. Ia menyoroti pentingnya keberadaan mangrove sebagai penyerap karbon dioksida (CO₂) dan penghasil oksigen (O₂) alami yang sangat besar.
“Penelitian di Palangkaraya menunjukkan bahwa mangrove mampu menghasilkan 95,80 ton oksigen per hektare setiap tahunnya, jauh lebih tinggi dari hutan kota yang hanya 49,84 ton per hektare,” ungkap Saiful, yang akrab disapa Ipul, Jumat 25 Juli 2025.
Menurut Ipul, pembabatan mangrove seluas 8 hektare di Siuna bukan sekadar kerusakan visual, tetapi berdampak serius terhadap keseimbangan ekosistem dan kualitas udara.
“Artinya, ada 766,4 ton oksigen yang hilang setiap tahun akibat aktivitas ini. Ini tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa upaya reboisasi tidak bisa serta-merta menggantikan kerusakan yang terjadi.
“Reboisasi butuh waktu bertahun-tahun, sementara dampak penggundulan langsung terasa dan memengaruhi banyak kehidupan,” jelas Ipul.
Atas kejadian ini, FPLH meminta semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi lingkungan, agar tidak tinggal diam.
“Kami mendesak agar perusahaan yang tidak menerapkan prinsip ramah lingkungan dan secara tidak langsung telah merampas hak oksigen masyarakat, segera ditindak tegas,” tutupnya.
Tekanan publik dan dorongan dari elemen masyarakat sipil terhadap isu lingkungan ini diperkirakan akan terus meningkat. ***
