RADAR SULTIM – Politik uang adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak buruk pada pemilu maupun demokrasi pada umumnya.
Hal itu disampaikan Supriadi Lawani, Ketua PAHAM Banggai yang juga mantan komisioner KPU Banggai.
Aktivis yang dipanggil Budi ini mengatakan, belum lama ini Bawaslu telah merilis tingkat kerawanan pemilu.
Dan Kabupaten Banggai, lagi-lagi masuk dalam urutan dua nasional untuk tingkat kerawanan politik uang.
“Banggai beberapa bulan terakhir jadi langganan rekor nasional dalam hal yang sangat buruk dan memalukan.
“Mulai dari inflasi Kota Luwuk yang juara nasional dan sekarang politik uang menduduki peringkat dua nasional. Sangat mengerikan,” ungkapnya.
Mengikuti defenisi Jeffrey A. Winter, money politic adalah tindakan politik memobilisasi pemilih agar memilih Parpol dan calon tertentu di TPS.
Dengan memberi imbalan sejumlah uang, barang atau jasa dalam Pemilu/Pemilihan.
Keterlibatan Semua Pihak
Untuk dapat mencegah kejahatan politik uang ini, Budi mengatakan bahwa perlu adanya keterlibatan semua pihak.
Baik penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan dan yang lebih penting lagi para pemuka agama seperti imam yang berada di desa maupun kelurahan.
“Perlu keterlibatan semua pihak dan upaya bersama untuk mencegah terjadinya politik uang ini agar tidak menjadi lebih parah.
“Semua wajib terlibat untuk melakukan upaya ini, mulai dari organisasi masyarakat sipil sampai dengan imam di desa dan kelurahan” demikian harap Budi.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2018 memang telah mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa money politic adalah sesuatu yang haram.
Maka menjadi relevan jika para imam di desa dan kelurahan bisa menjadi ujung tombak untuk mensosialisasikannya.
“Karena poltik uang ini dilakukan secara terstruktur dan masif meskipun dikerjakan secara senyap maka untuk pencegahannya wajib dilakukan juga secara terstruktur dan masif,” demikian harap Budi.
