RADAR SULTIM – Politisi perempuan di Kabupaten Banggai dikatakan wajib untuk memiliki perspektif perempuan.
Hal itu diungkapkan ketua Perkumpulan Untuk advokasi hukum dan HAM Banggai (PAHAM Banggai), Supriadi Lawani, Rabu 19 Juli 2023.
Ditegaskan, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
“Upaya negara dalam melindungi perempuan sebetulnya sudah sangat maksimal, mulai dari adanya UU KDRT dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
“Bahkan kementrian khusus perempuan juga dibentuk oleh negara,” demikan kata aktivis yang sering di sapa Budi ini.
Bukan hanya itu, lanjut dia, dalam UU 7 2017 tentang Pemilu, upaya untuk mewadahi kepentingan politik perempuan telah diakomodir.
“Tiga puluh persen perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan kewajiban tiga puluh persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan DPR dan DPRD, adalah kebijakan afirmatif negara agar perempuan berdaya,” tambah Budi.
Namun sangat disayangkan banyak politisi perempuan tidak memiliki kesadaran perlindungan seperti ini, khususnya di Kabupaten Banggai.
“Hanya perempuan yang dapat memahami perempuan. Makanya negara membuat regulasi agar perempuan terlibat dalam merumuskan keputusan politik.
“Dan hasil dari semua itu adalah terciptanya rasa aman bagi perempuan dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga” tegasnya.
Banggai, ditandaskan Budi, harus melahirkan politisi perempuan yang punya perspektif perempuan.
“Saya kira ini agenda mendesak buat kita semua apalagi di momentum Pemilu saat ini,” harapnya.
