Scroll untuk baca artikel
Berita Terkini

Sekda Banggai Minta BPJS Kesehatan Masif Sosialisasikan JKN

0
×

Sekda Banggai Minta BPJS Kesehatan Masif Sosialisasikan JKN

Sebarkan artikel ini
Sekda Banggai meminta BPJS Kesehatan masifkan sosialisasi JKN ke masyarakat. (foto : DKISP Banggai)

RADAR SULTIM – Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai (Sekda Banggai) Abdullah Ali meminta BPJS Kesehatan untuk lebih memasifkan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke masyarakat.

Hal itu diungkapkannya saat rapat forum komunikasi Kabupaten Banggai tahap 1 Tahun 2022 bersama BPJS Kesehatan, Senin 14 Maret 2022.

iklan : warmindo

Dikutip dari DKISP Banggai, Abdullah Ali katakan bahwa sosialisasi yang lebih masif terkait JKN oleh BPJS Kesehatan cabang Luwuk, perlu ditingkatkan.

Permintaan itu dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang JKN, disebutkan Sekda Banggai Abdullah Ali, saat ini masih sangat minim.

“Terkait bantuan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menengah ke bawah dalam bentuk iuran JKN, dan juga hal-hal teknis terkait, baik administrasi maupun keseluruhan sistem.

“Perlu disosialisasikan secara lebih menyeluruh dan masif kepada masyarakat Kabupaten Banggai.

“Karena dari riset yang dilakukan BPJS, pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut sangat minim sekali,” ujar Sekda Banggai.

Sekda Banggai kemudian melanjutkan, dalam visi-misi Pemerintah Kabupaten Banggai, jelas tertuang komitmen mewujudkan masyarakat yang sejahtera, khususnya dalam bidang Kesehatan.

Terlebih lagi tagline ‘Banggai Sehat’, menjadi kebijakan strategis yang terus diupayakan.

“Oleh karenanya masyarakat perlu mengetahui program-program apa saja yang telah dan akan dilakukan Pemkab.

“Salah satunya biaya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu,” kata Abdullah Ali.

Sekda Banggai juga meminta inovasi-inovasi yang dilakukan BPJS dalam bentuk kemudahan pelayanan, juga diinformasikan kembali ke masyaralat.

Seperti antri online dan penggunaan Nomor Induk Kependudukan ketika akan menggunakan fasilitas JKN.

“Sehingga tidak ada lagi aduan-aduan dan keluhan yang kiranya disebabkan karena miskomunikasi saja.

“Untuk itu dibutuhkan data yang akurat dan valid soal siapa-siapa saja yang termasuk penerima bantuan iuran JKN.

“Mohon dinas-dinas terkait segera lakukan koordinasi dengan pihak BPJS untuk mencocokan data,” tandas Abdullah Ali.

google news