RADAR SULTIM, LUWUK – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Honorer Damkar Banggai menggelar aksi unjuk rasa di dua titik, yakni depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banggai serta Kantor Bupati Banggai.
Aksi yang berlangsung Senin 23 Juni 2025 siang ini digelar untuk menyoroti keterlambatan pembayaran gaji selama enam bulan terhadap 15 tenaga honorer Dinas Damkar. Dalam orasinya, koordinator lapangan Afandi Bungalo menyuarakan tuntutan tegas kepada pemerintah daerah.
“Sudah lebih dari lima bulan, 15 tenaga honorer Damkar belum menerima hak mereka. Padahal, mereka adalah garda terdepan yang selalu hadir saat terjadi kebakaran besar di Kabupaten Banggai. Ini jelas bentuk pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Afandi.
Massa aksi menilai, Dinas Pemadam Kebakaran telah lalai dalam menjalankan Surat Edaran Bupati Banggai Nomor 800.1/0341/BKPSDM/2025 tentang Penataan Pegawai Non-ASN. Dalam surat edaran tersebut, OPD diberi kewenangan untuk mempekerjakan pegawai non-ASN melalui skema Kontrak Kerja Individu (KKI) atau outsourcing. Namun, hingga kini, 15 honorer Damkar belum juga dibuatkan kontrak kerja maupun menerima gaji sejak Januari 2025.
Ironisnya, beberapa OPD lain seperti Dinas Perhubungan, PUPR, dan Dinas Kesehatan disebut sudah menerapkan skema kontrak kerja individu, sementara Damkar justru beralasan menunggu hasil seleksi PPPK tahap dua untuk menindaklanjuti nasib tenaga honorernya.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tapi tentang keadilan. Mereka bekerja, tapi tidak dibayar. Sementara surat edaran Bupati jelas mengatur mekanisme pembayaran melalui KKI. Ini pembangkangan terhadap pimpinan daerah,” jelas salah satu orator dalam aksi tersebut.
Adapun tiga tuntutan utama masa aksi yakni:
Bayarkan gaji 6 bulan (Januari-Juni 2025) kepada 15 tenaga honorer Damkar Banggai.
Segera buatkan Kontrak Kerja Individu (KKI) bagi 15 tenaga honorer tersebut.
Copot Kepala Dinas Damkar Banggai dan lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas.
Aksi ini berlangsung damai dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Para mahasiswa berjanji akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan keadilan bagi para tenaga honorer yang mereka bela.
“Ini bukan sekadar aksi, ini adalah perjuangan hak hidup,” tutup Afandi. ***
