RADAR SULTIM – Bupati Banggai H Amirudin akhirnya bertemu langsung Aliansi Mahasiswa Banggai (AMB) terkait sejumlah tuntutan seputar Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, Selasa 27 Juni 2023.
Menjawab semua tuntutan yang diajukan massa mahasiswa, point pertama yang diklarifikasi Bupati Banggai adalah mengenai dugaan tanda tangan miliknya di SK mutasi kepsek SMA 1 Bunta.
Dipastikan Bupati Amirudin, bahwa dalam SK tersebut merupakan asli tanda tangannya.
“Tanda tangan itu tidak pernah 100 lembar, tidak pernah. Kadang-kadang 200 lembar, 300 lembar,” sebut Bupati Banggai.
Banyaknya lembaran dokumen yang harus ditandatanganinya, Bupati Banggai mengatakan kemungkinan goresan atau bentuk tanda tangannya berbeda, sangat dimungkinkan.
“Jadi saya pastikan hal itu bukan palsu,” tandas Bupati Amirudin.
Tuntutan mahasiswa mengenai pembuatan baliho Kadis Pendidikan yang gunakan anggaran dinas, Bupati Amirudin menjawab bahwa hal itu sebelum dilakukan telah diingatkan langsung kepada Kadis Pendidikan.
Karena dalam baliho yang akan dibuat Kadis Pendidikan nanti, lanjut Bupati, ikut mencantumkan foto istrinya.
“Ketika baliho ini dibuat dia lapor sama saya. Saya tanya baliho apa, dia bilang baliho selamat. Saya ingatkan hati-hati. Karena istrinya pak Kadis ini calon.
“Tapi dia bilang saya tidak akan sampaikan seperti itu. Tapi untuk seluruh Kabupaten Banggai, untuk menyapa seluruh guru di Kabupaten Banggai.
“Saya bilang silahkan saja, tapi ingat pasti ada dampak-dampaknya. Karena orang akan melihat bukan hanya dari satu sisi. Saya pikirmasih batas kewajaran, kalau orang protes itu juga masih wajar,” ucap dia.
Tuntutan mahasiswa lainnya mengenai adanya chat dari Bupati Banggai ke sejumlah kepala sekolah, untuk ikut membuatkan baliho, Bupati Banggai sempat mengatakan hal itu menarik perhatiannya.
Bupati Amirudin bahkan meminta bukti chat tersebut untuk ditelusuri.
Namun kemudian Kepala Dinas Pendidikan Syafrudin Hinelo yang juga hadir dalam pertemuan itu, membantah adanya chat dirinya ke kepala-kepala sekolah meminta dibuatkan baliho.
“Saya tidak pernah chat meminta seperti itu,” tegas Didik, sapaan Kadis Pendidikan.
Kemudian mengenai tuntutan penyelewengan dana BOS.
Dikatakan Bupati Banggai, persoalan pengambilalihan pembuatan soal ujian SD SMP, sudah dilaporkan sejak awal Kepala Dinas Pendidikan.
“Kami ingin menyamakan persepsi, terhadap semua kurikulum yang ada di Kabupaten Banggai.
“Sehingga antara sekolah satu dengan sekolah lain, itu sama polanya. Pola pikirnya sama, pola pengajarannya sama, soalnya juga sama.
“Tidak boleh ada sekolah lain, di sana lain di sini lain. Itu saya rasa positif,” ujar Bupati.
Bahkan, dengan inisiasi Dinas Pendidikan untuk menyamakan seluruh soal ujian, justru menguntungkan pihak sekolah dalam anggaran dana BOS.
Karena nilai kopian yang tadinya bernilai Rp 800 per lembar, kini turun dua kali lipat menjadi hanya Rp 400 per lembar.
Namun apapun itu, ketika para mahasiswa telah melaporkannya ke Kejaksaan, Bupati Banggai menegaskan bahwa dirinya mendukung proses hukum yang akan dilaksanakan.
“Seandainya mau diusut kejaksaan, silahkan proses itu berjalan. Kita biarkan karena itu proses hukum, kita menunggu apa hasilnya. Kita tidak bisa putuskan seseorang itu langsung bersalah.
“Cuma sedikit yang ingin saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa, ketika ada yang disampaikan kepada kami, kami tidak pernah diam. Tapi tidak seketika,” ujarnya.
Tuntutan lainnya mengenai kondisi pendidikan daerah, yakni adanya anak putus sekolah, Bupati Banggai tegaskan bahwa pemerintah daerah miliki program kembali sekolah. Karena ada data bahwa banyak anak putus sekolah.
“Itu ada gerakan-gerakan kita untuk anak putus sekolah. Itu yang belum dilihat, karena belum terlalu diekspose makanya tidak ditahu,” kata Bupati.
Soal biaya makan minum dinas pendidikan, Bupati Amirudin katakan jika hal itu juga sudah diperiksa dan dilaporkan kepadanya.
“Memang program kita, di semua dinas, pendidikan itu tidak ada kegiatan formal. Sehingga diberikan anggaran makan minum.
“Dan tidak ada satu rupiah pun yang kita keluarkan tanpa persetujuan anggota dewan. Tidak ada pekerjaan APBD yang dilakukan tanpa perencanaan dan diajukan ke dewan,” pungkas Amirudin lagi.
