RADAR SULTIM – Bupati Banggai H Amirudin berjanji akan tetap berusaha menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Banggai pada 2024 mendatang.
Penegasan orang nomor 1 di Kabupaten Banggai itu menjawab keraguan rencana kenaikan tukin ASN di tahun 2024, pasca menurunnya hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP) Pemkab Banggai pada tahun ini.
Mengupayakan tukin ASN di Luwuk Banggai bisa tetap naik antara 20 hingga 21 persen pada 2024, imbas kenaikan APBD yang mencapai Rp 3,1 triliun, Bupati Banggai akan kembali melakukan asistensi ke pemerintah pusat, dalam hal ini melalui KemenPANRB dan Kemenkeu.
” Kalau rencana kami tetap (tukin ASN naik). Namun semuanya tergantung hasil asistensi yang akan dilaksanakan,” terang Bupati Amirudin, Sabtu 9 Desember 2023.
Upaya Bupati Banggai untuk tetap upaya naikkan tukin ASN meski hasil evaluasi kinerja turun, memang dimungkinkan berdasarkan aturan Presiden yang dilaksanakan melalui KemenPANRB.
Seperti yang diungkap MenPANRB Abdullah Azwar Anas beberapa waktu lalu.
Bahwa kenaikan tukin bagi ASN tidak hanya dinilai dari hasil evaluasi SAKIP, namun banyak indikator reformasi birokrasi lainnya.
Dan di tahun 2024, Kementerian PANRB akan menilai reformasi birokrasi tematik dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog, serta inflasi.
Dari berbagai indikator yang nantinya menjadi penilaian dalam menaikkan tukin ASN tersebut, Kabupaten Banggai diketahui saat ini telah berhasil mencapainya.
Di era kepemimpinan Bupati Banggai H Amirudin, jumlah orang miskin ekstrem di Kabupaten Banggai pada tahun 2022 berhasil diturunkan dengan cukup signifikan, dari sebelumnya berada di angka 3,24 pada tahun 2021, pada tahun 2022 menjadi 1,44 persen.
Begitu pula dengan indikator peningkatan investasi yang masuk ke daerah, dimana Kabupaten Banggai bahkan menjadi daerah terrtinggi di Sulawesi Tengah untuk investasi yang masuk, khususnya di bidang migas yang bernilai puluhan triliun rupiah.
Digitalisasi administrasi pemerintahan juga terus dikembangkan dan berbagai pelayanan publik juga telah berhasil dimodernisasi menggunakan teknologi digital.
Untuk indikator belanja produk dalam negeri lewat e-katalog, Pemkab Banggai bahkan menjadi salah satu daerah di Sulteng yang pertama mendorong belanja produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
Sementara untuk inflasi, meski Kabupaten Banggai penah mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi selama beberapa bulan, tapi berkat sejumlah upaya Pemkab Banggai berhasil diturunkan dan saat ini inflasi di Luwuk Banggai bisa terjaga stabil.
