Scroll untuk baca artikel
Berita Terkini

Tiga Tuntutan Mahasiswa di Hari Pendidikan Direspon DPRD Banggai

0
×

Tiga Tuntutan Mahasiswa di Hari Pendidikan Direspon DPRD Banggai

Sebarkan artikel ini
Demo mahasiswa diwarnai teriakan pada Bupati Banggai. (foto : ist)

RADAR SULTIM – Tiga tuntutan mahasiswa di hari pendidikan, yakni terkait ketenagakerjaan, pendidikan, dan efektifitas belanja APBD, direspon pihak DPRD Banggai.

Diketahui, aksi demonstrasi itu dalam memperingati Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2023 dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Selasa 2 Mei 2023.

iklan : warmindo

Ketua Komisi I DPRD Banggai Irwanto Kulap menerangkan, terdapat 3 hal yang jadi tuntutan para mahasiswa.

Pertama tentang ketenagakerjaan, kedua pendidikan, ketiga efektivitas belanja APBD.

“Usulan mereka bahwa Man Power Supply (MPS) dikelola BUMD, sehingga kontrol terhadap gaji, perhatian terhadap buruh berkaitan dengan pemerintah daerah,” jelas Irwanto Kulap.

Ia menjelaskan, saat ini ada perusahaan dalam merekrut tenaga kerja tanpa perusahaan penyedia tenaga kerja.

“Saya pikir ini sebuah penyampaian yang konstruktif yang harus dilakukan pemerintah,” tuturnya.

Dalam bidang pendidikan, kata dia, para mahasiswa mengungkap terdapat salah satu sekolah yang diduga melakukan pungutan.

“Nah Insyallah DPRD akan turun bersama-sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengkroscek,” jelas dia.

Jika memang benar ada dugaan pungutan, kata dia, DPRD Banggai akan meminta pemerintah daerah untuk mencopot kepala sekolahnya.

Terkait dengan efektivitas belanja di APBD, Irwanto Kulap menjelaskan, APBD tahun 2023 yang telah disepakati sudah melewati tahap asistensi di Pemprov Sulteng.

“Semua belanja yang ada di situ sudah berkesesuaian dengan regulasi, baik Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20219 maupun Permendagri tentang penyusunan belanja,” terang dia.

Ia juga menjelaskan, anggaran perjalanan dinas yang terindikasi sebesar Rp112 miliar pada APBD 2023, tersebar pada seluruh perangkat daerah.

Mulai dari dinas, badan, pemerintah kecamatan, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdikbud hingga pasar.

“Ada juga kecamatan, kelurahan, itu akumulasi. Maka kalau dijumlah peerjalanan dinas bisa 100 miliar,” tutur Irwanto Kulap.

(Alisan)

google news