RADAR SULTIM, LUWUK – Upaya mencari solusi atas persoalan konflik tenurial di kawasan hutan kembali digelorakan. Kali ini, KPH Balantak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah bersama Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) kemitraan partnership Sulawesi Tengah menggelar Workshop Identifikasi dan Pengendalian Konflik Tenurial di Hotel Santika Luwuk, dengan dukungan Program RBP GCF-REDD+ Sulteng.
Workshop yang berlangsung pada Senin 22 September 2025 ini bertujuan untuk membuka ruang dialog antar pemangku kepentingan, sekaligus merumuskan rekomendasi terkait komitmen bersama dan metode penyelesaian konflik yang berkelanjutan, transparan, serta adil di kawasan hutan.
Kegiatan ini resmi dibuka oleh Kepala KPH Balantak, Yunus Papea, S.Sos, M.A.P., yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya langkah kolaboratif semua pihak.
“Konflik tenurial bukan hanya persoalan kepemilikan, tapi juga menyangkut keberlanjutan pengelolaan hutan dan kesejahteraan masyarakat. Workshop ini kita harapkan dapat melahirkan solusi konkret dan komitmen bersama untuk menjaga hutan tetap lestari sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Yunus Papea.
Dengan dukungan RBP GCF-REDD+ Sulteng, forum ini diharapkan menjadi momentum membangun kesepahaman, memperkuat tata kelola hutan, dan menurunkan potensi konflik yang kerap muncul di wilayah pengelolaan KPH.
Workshop ini juga menjadi ruang diskusi yang menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap keputusan, agar hasil yang lahir dapat diterima semua pihak dan menjadi model penyelesaian berkelanjutan bagi wilayah lain di Sulawesi Tengah.***
